Tampilkan postingan dengan label Hukum Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Internasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 22 November 2012

Tanggapan PBB terhadap Kasus Pembunuhan Bernadotte



Folke Bernadotte af wisborg merupakan salah satu anggota PBB yang juga merupakan keturunan dari raja. Ia merupakan cucu dari Raja Oscar II, Swedia. Kemudian ia juga merupakan keponakan dari Gustav V. Folke merupakan anak dari coun Oscar Bernadotte of Wisborg yang menikah tanpa sepengetahuan ayahnya yaitu Raja Oscar II Swedia. Akhirnya ia diusir dan mendapat gelar Count of Wisburg. Sebelum terjun ke dunia diplomasi, Bernadotte diangkat menjadi seorang putra mahkota pada tahun 1810. Kemudian pada tahun 1818 ia naik ke singgasana sebagai Karl XIV Johan.
Kemudian pada tahun 1948, Dewan Keamanan PBB menyetujui Bernadotte untuk menjadi penengah dalam konflik Arab-Israel di Palestina. Dan setelah 10 hari berlangsung, ia telah berhasil memprakarsai konferensi di beberapa negara Arab. Salah satunya adalah Kairo, Mesir,dan  Arman, Yordania. Ia juga berhasil memperoleh persetujuan gencatan senjata selama 4 minggu, dan ia menuliskan semua laporannya untuk diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB di New York.
Namun naas, nasih yang tidak tersangka ternyata melanda Bernadotte. Ia meninggal di tangan Lehi yang sebelumnya telah menyetujui aksi pembunuhan ini. ketiga pemimpin kelompok ini yaitu, Yitzhak Shamir, Natan Yelli Mor, Yisral Eldad dan oleh kepala Lehi di Yerussalem Yehoshua Zetler. Keempat orang ini menyerang mobil yang ditumpangi oleh Bernadotte yang sedang berjalan di Katamon. Sebagian sumber mengatakan bahwa mobil Bernadotte dihentikan kemudian ditembaki secara terus-menerus, namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Bernadotte ditembak oleh Yehoshua Zetler.
Setelah kejadian tersebut, kemudian sekjen PBB Trygve Lie mempersiapkan memorandum yang akan diberikan pada saat sidang PBB. Memorandum tersebut berisi beberapa pertanyaan tentang kasus tersbut. Yang pertama adalah apakah suatu negara itu mempunyai tanggung jawab terhadap PBB atas kematian atau musibah yang menimpa anggota PBB tersebut. Kedua, Kebijaksanaan secara umum mengenai kerusakan dan usaha-usaha untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian yang terakhir adalah cara-cara yang akan ditempuh untuk penyapaian dan penyelesaian masalah tersebut.
Menurut Mahkamah Internasional, PBB merupakan suaru organisasi internasional yang memiliki legal personality serta legal capacity untuk bertindak didepan hukum mewakili kepentingan PBB dan kepentingan korbannya. Legal personality dan legal capacity sendiri adalah hal penting yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjalankan fungsinya.
Setelah berpikir seperti itu, akhirnya mahkamah internasional membawa permasalahan tersebut ke ICJ (International Court of justice). Dan membawa beberapa memorandum yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Hal-hal yang dibawa oleh mahkamah internasional kepada ICJ ini antara lalin : Apakah PBB sebagai organisasi mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah de jure maupun de facto untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh PBB dan korban yang menerima dampak dari kejadian yang menimpa korban. Kemudian seandainya memang benar, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh PBB untuk mengembalikan hak negara tempat korban menjadi warganya?
Dari beberapa persoalan yang diajukan oleh mahkamah internasional, PBB. International Court of Justice ini memutuskan bahwa  ICJ sepakat, bahwa sebenarnya PBB itu dapat melakukan hal tersebut (gugatan terhadap pemerintah de jure ataupun de facto). Kemudian menurut ICJ, PBB memang dapat mengajukan gugatan meskipun pemerintah yang diminta pertanggungjawabannya itu bukanlah anggota PBB. Dan terakhir adalah ICJ memutuskan bahwa gugatan karena kerugian yang dialami pejabatnya itu  hanya dapat dilakukan jika gugatan tersebut berdasarkan pada pelanggaran kewajiban kepada PBB.
Dari permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya PBB tidak duduk diam dalam menangani permasalahan ini. PBB berusaha mengajukan permasalahan ini ke ICJ kemudian meminta pendapat tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh PBB atas kejadian ini, apakah ia harus meminta ganti rugi terhadap korban atau bagaimana. Dan ternyata International Court of Justice ini baru memutuskan atau memberikan advisory opinion nya pada tahun 1949, padahal PBB membawa atau mengajukan kasus ini pada tahun 1948.
Namun dari kejadian ini, didapatkan jawaban atas status yuridik organisasi internasional tentang kepastian hukum mengenai bisa atau tidaknya sebuah organisasi internasional untuk bisa berperkara sebagaimana layaknya subjek hukum internasional lainnya. Sebenarnya beberapa pertanyaan ini telah diajukan jauh hari sebelum adanya kasus ini, dan berkat adanya kasus ini. organisasi internasionalpun mendapatkan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh mereka dan ICJ pun telah mengiyakan adanya kasus ini serta mengeluarkan advisor opinionnya tentang hal ini. 

Sumber :
Izzaniskala. 11 April 2011 5 kasus pembunuhan yang tak terpecahkan bag ii habis.. Available from : http://uniknya.com/2012/04/11/5-kasus-pembunuhan-yang-tak-terpecahkan-bag-ii-habis/#.UIchMZPe2AE (accessed at 22 October 2012)
..... unispal.nsf. available from : http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/06356649E81BD0E385256D9D0066E966 (accessed at October 21th 2012)
...... Bernadotte Case is Not closed Israeli Government Informs United Nations. Available from : http://archive.jta.org/article/1949/05/05/3018956/bernadotte-case-is-not-closed-israeli-government-informs-united-nations (accessed at October 22th 2012)
....... prince of peace count folke bernadotte.  Available from : http://theesotericcuriosa.blogspot.com/2010/10/prince-of-peace-count-folke-bernadotte.html (Accessed at October 20th 2012) 

Kamis, 11 Oktober 2012

Scotia Case dan Paquete Habana, Sumber Hukum Internasional




Scotia Case
            Scotia case merupakan sebuah kecelakaan yang terjadi antara kapal laut milik Amerika (Berkshire)  dan  Inggris (Scotia, kapal uap) akibat misscommunication antara dua negara tersebut.
            Pada tahun 1863, pemerintahan Inggris telah mengesahkan peraturan berdasarkan amandemen UU tentang pengiriman barang yang berusaha untuk mencegah tabrakan dilaut. Peraturan itu antara lain berisi tentang tata cara pemakaian lampu pada kapal[1], kemudian peraturan pengemudi dan peraturan tentang berlayar. 
            Peraturan ini baru diberlakukan pertama kali oleh Britania Raya/Inggris yang diterapkan bagi seluruh negara dalam  jurisdiksi Britania. Namun beberapa waktu kemudian, Britania berubah pikiran yang akhirnya memutuskan bahwa peraturan ini berlaku bagi kapal-kapal luar negeri, baik dalam jurisdiksi Inggris maupun tidak. Untuk menerapkan peraturan ini, dibutuhkan kesepakatan dari beberapa negara lainnya, hingga akhirnya terjadi keselarasan hukum di negara-negara tersebut guna untuk mencegah kecelakaan. Akhirnya, pada tanggal 13 januari 1863 diterbitkanlah peraturan ini atas persetujuan dari negara lain, seperti Austria, Republik Argentina, Belgia, Brazil,Bremen, Chili, Denmark, Republik Equator, Prancis, Yunani, Hamburg, Hanover, KepulauanHawaii, Haiti, Italia, Lubeck, Mecklenburg-Schwerin, Maroko,, Belanda, Norwegia,Oldenburg, Peru, Portugal, Prusia, Amerika Roma, Rusia, Schleswig Spanyol, Swedia, Turki,Uruguay.
            Namun, pada tahun 1867 terjadi misscommunication antara Amerika dan Inggris. Kapal uap Scotia dan kapal layar Berkshire berlayar pada waktu yang bersamaan. Kemudian kapal Berkshire tidak menyalakan lampu hijau seperti yang  sudah diatur oleh pemerintahan Inggris sebelumnya. Kemudian ia juga tidak menempatkan lampu ditempat yang telah ditentukan. Ia hanya menyalakan cahaya putih yang ditempatkan pada busur kapal dan ditempatkan pada jangkarnya. Berbeda dengan kapal Scotia yang telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, bahwa lampu berwana putih itu diletakkan diatas (tiang kapal), yang berarti bahwa mereka masih berada di jarak jauh (kira-kira berjarak 5 mil).  Lampu hijau disisi kanan yang berarti bahwa si kapal berada di jarak kurang lebih 2 mil Sedangkan lampu merah disisi kiri yang berarti bahwa jarak diantara kedua kapal itu sudah sangat berdekatan.
            Akhirnya, Scotia menganggap bahwa kapal Berkshire masih berjarak jauh dengan kapal Scotia. Tapi ternyata dugaan tersebut salah, jarak diantara kedua kapal itu hanyalah beberapa menit saja untuk saling bertemu pada titik yang sama. Alhasil, kecelakaan yang tidak diinginkan oleh keduanyapun tidak dapat dihindari lagi.
            Secara logika, mungkin kita akan berpikir “kenapa Scotia atau Berkshire yang pertama melihat ada kapal lain dihadapannya tidak langsung membelokkan arah kemudi, atau sekedar mengurangi kecepatan?”[2]. Namun, jika kita terlibat langsung dalam kejadian tersebut maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kita akan merasa kaget dan bingung harus melakukan apa karena panik. Pasalnya, saat kita kita akan merasa tenang karena kita pikir kapal itu masih jauh, dan masih ada waktu untuk membelokkan alur yang kita pakai. Kedua, mungkin karena si driver kurang benar-benar tidak melihat dan baru menyadari ketika kapal sudah sangat berdekatan, hingga tidak mungkin untuk membelokkan atau sekedar mengurangi kecepatan. Dan masih banyak kemungkinan lainnya.
            Akhirnya, karena merasa tidak bersalah Berkshire membawa kasus ini ke hukum. Namun, tetap saja pengadilan memutuskan bahwa Scotia lah yang menang. Karena dalam hal ini, scotia telah memenuhi/mematuhi peraturan  yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan Bershire tidak. Semua hak dan kewajiban internasional ini harus berdasarkan dengan kebiasaan yang telah tercantum dalam peraturan Inggris yang sudah diterima secara luas.
            Setelah kejadian ini, akhirnya kasus Skotia ini dijadikan salah satu sumber hukum internasional. Karena adanya kebiasaan (custom) sebagai sumber dari hukum internasional sendiri yang sudah ada sejak dahulu meskipun begitu adanya kebiasaan atau kaidah kaidah tersebut tidak lepas dari sejarah panjang yang terjadi di dakam kaidah tersebut. Meskipun kebiasaan sebagai hukum internasional telah banyak menyusut setelah banyaknya traktat-traktat dan dibentunknya Komisi Hukum Internasional. Namun menurut para ahli bahwa kebiasaan internasional akan tetap ada dan akan memainkan peranan penting bagi sumber kaidah hukum internasional. Ada juga ungkapan “Kebiasaan, sebagaimana dimaksudkan oleh hukum adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.”

Paquete Habana
            Paquete habana merupakan sebuah kasus yang dijadikan sumber hukum internasional berkaitan dengan kapal laut. Awal mula kejadian ini adalah ketika kapal paquete habana yang dikemudikan oleh orang Spanyol yang tinggal di Habana dan lahir di Kuba berlayar untuk mencari ikan di pantai kuba. Mereka berlayar dibawah bendera Spanyol, karena mereka dalam perintah orang spanyol.   Kegiatan ini memang terus berlanjut setiap saat. Namun, pada tanggal 25 Maret 1898 mereka meninggalkan Habana untuk kembali berlayar di sekitar laut yang sering mereka jadikan tempat untuk menangkap ikan selama 25 hari. Kemudian pada tanggal 25 April 1898, ketika mereka bermaksud untuk kembali ke habana dengan muatan ikan sebanyak 40 kwintal tiba-tiba dihadang oleh kapal milik Amerika sekitar 2 mil dari Mariel dan 11 mil dari Habana. Kemudian mereka ditangkap oleh Squardon yang memblokade daerah tersebut dengan sebutan blokade Laksamana Sampson Kuba. Semua ikannya dirampas dan diamankan. Padahal ketiga awak kapal itu tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan ada perang antara Amerika dengan Spanyol.
            Dibelahan kiri juga terjadi hal yang sama. Lola (nama sebuah kapal) yang mulai berlayar pada tanggal 11 April 1898 untuk mencari ikan juga dihentikan oleh kapal Amerika. Namun pada saat itu Lola langsung berubah haluan ke Bahia Honda. Tapi tetap saja, pada pagi harinya mereka ditangkap oleh kapal Amerika Dolphin. Kedua kapal itu ditempatkan di perairan teritorial Kuba apa awal perang Amerika-Spanyol kemudian dibawa ke key west dimana kedua kapal itu akhirnya dilelang oleh pengadilan distrik.
            Padahal kedua kapal itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya akan terjadi perang antara Spanyol dan Amerika. Kemudian mereka juga tidak membawa senjata-senjata seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mau perang pada umumnya.
            Kemudian, kedua kapal itu melaporkan kejadian itu pada pegadilan sirkuit. Fakta menyebutkan bahwa ketiga awak kapal ini merupakan orang yang baik serta bertanggung jawab. Mereka melaporkan kejadian ini dengan dasar sebuah tradisi yang diselenggarakan oleh negara-negara guna membebaskan kapal penangkap ikan dari penangkapan hadiah di masa perang. Yaitu tradisi yang dilakukan oleh Henry IV pada 1403 yang telah diamati oleh mayoritas orang besar di negara tersebut pada saat itu.
            Bukti menyebutkan bahwa kedua kapal itu memang tidak mengetahui akan adanya blokade kemudian akan ternjadinya perang dengan disertai bukti di lapangan. Mereka tidak terbukti membawa senjata yang digunakan untuk membantuk negara musuh (Spanyol) serta upaya untuk menolah blokade ataupun menolak penangkapan mereka.
            Dengan begitu hakim memutuskan untuk membebaskan mereka dan mengembalikan hak-hak yang menjadi miliknya (seluruh laba dari kargo tersebut) serta mengembalikan biaya kerusakan. Dan menetapkan bahwa penangkapan itu melanggar hukum tanpa sebab kemungkinan.
Kesimpulan  
            Kedua kasus ini dijadikan sebagai sumber hukum internasional yang berasal dari kebiasaan. Karena pertama, dalam kasus scotia sebenarnya hukum pertama yang diberlakukan oleh Inggris itu telah disetujui oleh kurang lebih hampir 30 negara dan diberlakukan dinegara-negara tersebut. Kemudian, sebenarnya Amerika juga membuat hukum yang hampir sama, hanya saja mereka (kebanyakan) lebih menggunakan hukum Inggris. Maka dari itu, hukum tersebut dijadikan hukum internasional.
            Kedua, dalam kasus Habana ini lagi-lagi masalahnya hampir sama dengan scotia yaitu misscomunications. Mereka para awak kapal, baik Paquete Habana maupun Lola tidak mengetahui sebelumnya bahwa akan ada perang antara Amerika dan Spanyol. Kemudian Amerika menangkap kedua kapal ini dengan alasan blokade Laksamana Sampson Kuba. Mereka disangka akan menyerang, namun bukti mengatakan bahwa sebenarnya mereka hanya berlayar untuk mencari ikan semata. Dan mereka juga tidak terbukti membawa senjata. Kemudian,  kedua kapal ini melapor pada pengadilan sirkuit dengan berdasar pada tradisi yang sudah dilakukan pada tahun 1403 oleh Henry IV. Dan hakim pun memutuskan untuk membebaskan mereka dengan mengembalikan semua hak-hak mereka serta penggantian biaya kerusakan dari kapal tersebut.



Reference:  
            No Name. Case: Customary Law. Available from : http://chatt.hdsb.ca/~mossutom/law/Handouts/Unit%206-Customary%20Law%20Cases.pdf (Accessed 12/10/03).
            Justia. U.S Suprime Case. Available from : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/170/case.html (Accessed 12/10/02).
            William S. Dodge. The Story of Paquete Habana : Customary International Law as Part of Our Law. Available from : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=847847 (Acessed 07 October 2012).
            Justia. Paquete Habana case. Available from : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/175/677/case.html (Accessed 06 October 2012).


[1] No Name.U.S Supreme Court. Available from : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/170/case.html (Accessed 12/10/02)
[2] No Name.U.S Supreme Court. Available from : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/170/case.html (Accessed 12/10/02)

Analisis Kasus Suaka Diplomatik : Peruvian-Columbian Case



A.    Kronologis kejadian kasus Perubian-Columbian
Dulu, sekitar tanggal 3 Oktober 1948 sempat terjadi pemberontakan militer di Peru. Namun, kejadian ini dapat langsung diatasi. Pada tanggal 04 Oktober 1948, Presiden Republik Peru mengeluarkan keputusan tentang siapa yang berada dibelakan kejadian ini. Ternyata presiden menuduh bahwa yang menyebabkan peristiwa ini adalah APRA (American People’s Revolutionary Alliance) yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre.
Kemudian Victor melarikan diri ke negara tetangga, Columbia. Dan meminta perlindungan suaka dari pemerintahan columbia. Alhasil, pemerintahan Columbia memberikan perlindungan suaka tersebut kepada Victor.
Namun setelah diumumkan di Kementrian Luar Negeri Peru, pemerintahan Peru merasa tidak enak dengan apa yang diberikan oleh pemerintahan Colombia. Karena menurut pemerintahan Peru, Victor bukanlah seseorang yang layak untuk dilindungi. Dia hanya sekedar buangan politik. Karena dia telah melakukan aksi kejahatan.
Setelah itu, pemerintahan Colombia tetap memberikan perlindungan pada victor dengan alasan, dia memang patut untuk dilindungi. Untuk memutuskan diberi perlindungan atau tidak, itu terserah pada si negara tujuan tanpa persetujuan negara asalnya. Karena secara kalau kita pikir secara logika, mana ada sebuah negara yang mau memberikan izin pada negara tujuan untuk melindungi si para pencari perlindungan jika memang sebenarnya negara itu bersalah.
Setelah itu, pemerintahan Peru bersikeras dengan apa yang ia ucapkan tersebut. Akhirnya mereka membawa kasus ini ke ICJ (International Court of Justice).
Dari keputusan ICJ dikatakan bahwa “bahwa klaim Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti”[1].
Dalam analisisnya, mahkamah internasional mensyaratkan bahwa negara yang mendasarkan argumentasinya pada kebiasaan internasional harus membuktikan bahwa tindakanya telah mengikat pihak lain dan dilakukan secara konstan serta seragam. Faktanya, Peru melakukan protes atas tindakan Kolombia tersebut, selain itu praktik pemberian suaka juga tidak seragam di wilayah Amerika Latin.

B.     Analisis
Dalam hukum internasional, suka adalah dimana seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. jika pwelindungan diberikan, pencari suaka ini dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana dia berasal (Suryokusumo, Sumaryo. 1995:163).

Sedangkan penerima suaka menurut UNHCR (United Nations High Commissioner Refugee)[2] adalah “The term asylum seeker refers to a person who request refugee status in another state,normaly on the grounds that they have a well-founded fear of persecution in their countryof origin, or because their life and liberty is threatened by wars conflict and violence”. Namun, pencari suaka juga bisa disebut sebagai pengungsi, hanya saja ia terikat dengan prinsip-prinsip suaka.

Kemudian negara pemberi suaka juga diatur dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 dan declaration of territorial Asylum Adopted by United Nations Assembly on 14 December 1967 sebagai berikut :
Article 14 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights, 1948 :
”Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution”.
Declaration on Territorial Asylum 1967: Recognizing that the grant of asylum by a State to persons entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Rights is a peaceful and humanitarian act and that, as such, it cannot be regarded as unfriendly by any other State.

Article 1 of Declaration on Territorial Asylum 1967:

1.       Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article 14 of the Declaration of Human Rights, including persons struggling against colonialism, shall be respected by any other States.
2.      The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any person with respect to whom there are serious reasons for considering that he has committed a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes.
3.      It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of asylum.

Dalam kasus peruvian-Columbian ini, memang pantas jika Peru melakukan protes kepada si pemberi suaka (Columbia). Karena dalam hukum internasional/hukum kebiasaan Amerika Latin, pemberian suaka kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan itu memang tidak berlaku.  
Kemudian, seorang pemberi suaka seharusnya meninjau kembali sebelum meutuskan bahwa boleh tidaknya ia memberikan suaka pada orang tersebut. mereka harus mencari alasan dari sipencari suaka kemudian menelitinya. Jangan langsung memberikan sebuah suaka tanpa peninjauan terlebih dahulu, karena bisa saja hal ini seperti dalam kejadian Peruvian-Columbian. Columbia disini hanya memutuskan dengan berpegang pada prinsip bahwa sudah seharusnya mereka memberikan perlindungan pada si pencari suaka tanpa mencari pembenaran tentang alasannya terlebih dahulu.


[2] UNHCR, “The State of the World’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda”, Oxford University
Press, New York, p. 183, sebagaimana dikutip oleh Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah
Pengungsi Internasional”, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2004, hal. 42.

Senin, 17 September 2012

Hukum Internasional (Review 1)


Hukum internasional

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
Hukum internasional menurut M kusumaatmaja adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas-batas negara.
Hubungan antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara atau antara subjek hukum bukan negara satu sama lain. 
Kaidah adalah petunjuk yang berisi perintah atau larangan.
Perintah hukum nasional itu bisa berupa kewajiban. Contohnya, rezim innocent passage, hak lintas damai. Disini ada perintah bagi kedua pihak. Baik bagi kapal asing dan perintah bagi negara. negara pantai harus memberitahukan daerah-daerah mana yang dianggap berbahaya bagi pelayaran internasional. 
Larangan bagi negara pantai, tidak boleh menghalang-halangai atau menangguhkan suatu lintasan damai. Karena sifatnya hak bagi kapal asing.
Kewajiban kapal asing, harus melintas secara damai. Damai disini artinya ketika melintas tidak boleh merugikan atau mengacau sehingga menimbulkan kerugian bagi negara pantai. Dan bagi kapal selam, harus muncul ke dasar dan menunjukan benderanya.
Kalau kaidah itu dilaranggar, maka karena sifat hukum memaksa mereka akan memberikan sejumlah wewenang bagi pihak yang melanggar untuk .......
Asas-asas dalam hukum internasional, kalo dalam HI yang terkenal itu pacta sunt servanda. Terkenal dilapangan perjanjian.
Asas-asas ini digunakan untuk hubungan antar negara.
Law of nations, sesuai dengan kemunculan istilah itu digunakan untuk meggambarkan pola hubungan antara bangsa dalam satu imperium besar yang disebut imperium romawi.
Secara politik, romawi itu mempunyai kekuasaan wilayan yang sangat kuat pada masa jayanya, meliputi eropa, asia barat, afrika utara. Berarti isinya multi nations. Satu imperium besar yang terdiri dari bangsa-bangsa. Yang disebut dengan groadegens,hukum internasional.
Internation law, hubungan antar negara dengan negara bersifat equal, kemudian bebas merdeka.
Beda dengan law of nations yang dibawa dalam satu imperium besar.
Kalau interstate low of nations itu lebih sempit sehingga tidak bisa digunakan dalam hubungan yang terjadi sekarang. karena hanya menggambarkan hubungan antar negar saja. untuk saat ini tidak tepat sebutan itu, kalau pada zamannya baru tepat.
Hukum dunia, world politic. Kalau hukum dunia digunakan sebagai istilah resmi maka hukum itu harus berasal sebagai produk dari suatu sistem yang mencakup masyarakat dunia. Masyarakat Dunia itu dibawah satu politik yaitu pemerintahan dunia. Sehingga istilah ini mempunyai ciri subordinasi.
Sehingga sifat hukum internasional itu berbeda dengan hukum dunia, yaitu subkoordinatif.
AU PUNIRE, AU DEDERE
Perwujudan hukum internasional ada dua macam, yaitu hukum internasional universal dan hukum internasional regional.
Region itu hanya ada dua yang mempunyai hukum regional:
1.      Eropa (Eropa barat)
2.      Amerika latin
Pola pembentukan hukum, hukum itu terbentuk dari kebiasaan (ada pola hubungan yang terus menerus). Maka hukum regional itu hanya ada di dua wilayah tersebut.
Kalau di eropa terbentuk melalui perjanjian-perjanjian antar negara di eropa. Sedangkan di amerika latin terbentuk melalui kebiasaan.
Bahkan ada ciri khusus bagi hukum regional eropa, yaitu bersifat supra nasional. Dengan sengaja dibuat diatas negara-negara eropa. Sehingga mempunyai power yang sangat kuat. Contohnya, 1449 didirikan dewan eropa, The council of europe. Satu tahun setelah pembentukan itu mereka menghasilkan suatu european ............of human rigth and fundamental freedoms untuk melaksanakan kaidah ini, dibentuk komisi ham eropa. Kalau terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan bisa mengadukan ke mahkamah eropa.
2 instrumen : komisi eropa dan mahkamah eropa.
Negara manapun yang ingin berhubungan dengan eropa barat maka mereka harus menegakkan ham di negara mereka.  kalau tidak, ya mereka tidak akan mau untuk berhubungan dengan negara tersebut,